Adanya
kesenjangan ekonomi di Indonesia utamanya disebabkan kelemahan dalam
pengembangan rantai nilai atau value
chain dan rantai pasok atau supply
chain. Sebagai contoh, Lampung terletak tidak jauh dari Ibu Kota Negara,
tapi harga beberapa produk di Lampung terbilang tinggi bahkan langka. Hal ini salah
satu penyebabnya adalah sistem supply
chain yang belum baik yang juga
dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur transportasi.
Infrastruktur
transportasi berperan dalam memperlancar pergerakan arus barang dan jasa sehingga
lebih efektif dan efisien. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang mumpuni
ini menjadi faktor penting untuk mewujudkan konektivitas lokal, nasional, bahkan
global. Dalam lingkup yang lebih sempit, infrastruktur transportasi harus mampu
menghubungkan kepentingan masyarakat pedesaan, perkotaan, dan pusat-pusat
ekonomi. Dengan demikian daya saing
produk nasional meningkat seiring dengan pemenuhan kebutuhan strategis
masyarakat dengan harga lebih terjangkau dan jumlah yang memadai.
Dalam
kesempatan kunjungan ke Institut Teknologi Sumatera pada 6 Oktober lalu,
Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro mengamini pernyataan saya bahwa adanya
kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat juga disebabkan karena buruknya
sistem supply chain.
“Itulah kenapa kita bangun infrastruktur jalan dimana-mana. Kita
lakukan pembangunan mulai dari tepi Indonesia. Sehingga tidak akan ada lagi
ketimpangan sosial dan ekonomi. Harga barang di Lampung dan Jakarta harus sama.
Begitu juga dengan di Papua,” jelasnya.
Di lain
kesempatan, saya pernah datang ke Kampung Pekandangan. Suatu kampung yang
berbatasan dengan Kawasan Register 39 di Kabupaten Lampung Tengah. Disana
tersimpan potensi baik wisata maupun sumber daya alam lainnya. Menurut
informasi yang disampaikan oleh Ade Ma’mun, Kepala Kampung setempat, masyarakat
membuat gula aren berkualitas baik. Sialnya, mereka menghadapi kendala infrastruktur
transportasi yang membuat produknya harus dihargai mahal lantaran harus
menanggung biaya pengiriman.
“Gula aren dari
sini ya banyak, sebulan bisa dua ton. Yang pesan juga jauh-jauh dari Lampung
Timur jadi ongkosnya mahal, harus turun dulu (ke kampung tetangga) terus pesan
travel yang jarang ada,” keluh Ade Ma’mun.
Demikian
juga komoditas kopi yang dikembangkan di dataran-dataran tinggi di Lampung yang
menyumbang PDRB sebesar 26 persen. Antara Lampung News mengungkap fakta bahwa
kopi memberikan kontribusi sebesar
21,22 persen dari produksi nasional dan 85 persen ekspor komoditas tersebut
berasal dari Lampung. Artinya, potensi ini harusnya semakin mudah untuk
didistribusikan dengan adanya ketersediaan infrastruktur transportasi. Perekonomian
kita tumbuh perlahan karena biaya ekonomi yang tinggi. Investasi menjadi lambat
realisasinya lantaran kendala infrastruktur.
Perekonomian
wilayah Sumatera pada 2016 tumbuh sebesar 4,3 persen meningkat dari 3,5 persen
dari tahun sebelumnya. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh
membaiknya kinerja ekonomi di hampir seluruh wilayah Sumatera. Hal ini terutama
didorong oleh meningkatnya investasi dan membaiknya ekspor. Pengangkutan barang
dari Sumatera ke Jawa juga terjadi peningkatan. Data BPS
Lampung pada September 2017 menunjukkan adanya kenaikan jumlah truk yang
berangkat dari Pelabuhan Bakauheni sebesar 15,34 persen menjadi 67.573 unit dan
pick up menjadi 13.154 unit dibandingkan 2016.
Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan kondisi
infrastruktur yang memadai. Indonesia dengan pertumbuhan penduduk yang pesat
pun berdampak pada penggunaan lahan dan kepemilikan kendaraan pribadi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, saat ini penduduk Indonesia berjumlah
261.890,9 ribu orang dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2010–2017
sekitar 1,34 persen per tahun. Sementara di Lampung, pada tahun 2017
diproyeksikan jumlah penduduknya mencapai 8,3 juta orang. Pertambahan penduduk
ini berpengaruh juga terhadap pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Lampung yang
mencapai 2,8 juta pada 2014, naik dari angka 1,07 juta unit kendaraan selama
satu dekade terakhir.
Infrastruktur transportasi sangat diperlukan untuk menjembatani
kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah.
Seperti dilaporkan oleh Antara pada 2015, pembangunan ruas Jalan Tol Trans
Sumatera dari Pelabuhan Bakauheni hingga Terbanggi Besar diperkirakan sepanjang
140,41 kilometer dengan lebar jalan 120 meter akan memberikan dampak positif
bagi daerah. Selain percepatan ekonomi, pembangunan jalan tol akan membuat
beban lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera menjadi berkurang karena kendaraan
dengan tonase besar akan melalui tol.
Berdasarkan
data dari Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera diperkirakan tumbuh
4,5-5,0 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018, wilayah Pulau Sumatera
kontribusinya diperkirakan sebesar 22,12 persen terhadap perekonomian nasional
dengan menjaga momentum pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi
minimal 5 persen selama tahun 2018. Terlebih Sumatera juga diarahkan untuk sebagai
salah satu wilayah untuk mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional.
Posisi
strategis geografis Lampung sebagai pintu utama perdagangan nasional bahkan internasional
mengarahkan pembangunan infrastruktur di Lampung untuk mewujudkan pusat industri
yang berdaya saing seperti pangan, energi, perkebunan, pelabuhan, dan pariwisata.
Peningkatan sektor jasa juga ditopang dengan perwujudan jaringan transportasi
antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi,
serta membuka keterisolasian wilayah.
Adanya Jalan Tol
Trans Sumatera memungkinkan wisatawan yang mengunjungi objek wisata dari dan ke
Pulau Jawa dapat melanjutkan petualangan di Lampung lewat jalur darat yang
lebih eksoktik dan menantang dibandingkan lewat udara. Wisatawan luar negeri yang singgah di
Singapura lewat Batam juga dapat menikmati keberagaman hayati dan aneka budaya
serta kearifan lokal yang dimiliki Lampung. Dengan demikian pendapatan di sektor
pariwisata akan meningkat dan promosi pariwisata akan semakin masif.
Keberadaan Jalan
Tol Trans Sumatera ini juga mendukung persaingan Lampung pada Masyarakat
Ekonomi ASEAN. Perjanjian perdagangan bebas atara Indonesia dengan
negara-negara lain merupakan potensi besar untuk membuka pasar baru yang lebih
luas. Lampung mempunyai perkebunan buah-buahan tropis dan Australia membutuhkan
buah-buahan tersebut. Sementara Chile berkomitmen untuk membeli produk karet
Indonesia yang juga banyak terdapat di Lampung. Dengan adanya akses
infrastruktur transportasi di bagian timur Lampung tentu memudahkan distribusi
produk-produk tersebut.
Pembangunan
Jalan Tol Trans Sumatera ini menjawab kompleksnya dinamika dan tantangan global
bagi perekonomian Indonesia, juga Lampung tentunya. Hal yang perlu menjadi
prioritas untuk mendukung pengembangan sektor perekonomian satunya melalui integrasi
strategi pengembangan infrastruktur logistik dengan pengembangan wilayah yang
mendukung peningkatan konektivitas antarwilayah industri, permukiman, dan
simpul-simpul transportasi. Jalan Tol Trans Sumatera ini mempersempit
kesenjangan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini serupa dengan pembangunan
Jalan Daendles beratus tahun silam yang berdampak pada peningkatan perekonomian
masyarakat Jawa. Mulusnya supply chain akibat
infrastruktur transportasi yang lancar ini kelak turut berkontribusi dalam
pencapaian Sustainable Development Goals yang
termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan
kesehatan, pendidikan, serta pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Referensi
Antara. (2016, 10 22). Antara News Lampung. (Antara)
Dipetik 09 21, 2017, dari
https://lampung.antaranews.com/berita/292788/asisten--pembangunan-jalan-tol-berikan-dampak-positif
Antara. (2017, Januari 31). Antara Lampung News.
(Antara) Dipetik 11 1, 2017, dari https://lampung.antaranews.com/berita/294432/85-persen-ekspor-kopi-robusta-indonesia-berasal-dari-lampung?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news
Badan Pusat Statistik. (2017). Laporan Bulanan Data Sosial
Ekonomi November 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Badan Pusat Statitik. (2017). Perkembangan Transportasi
September 2017 Lampung. Berita Statitik, No. 12/11/18Th. VII, 1 November
2017.
Indonesia, B. (2017). Laporan Perekonomian Indonesia 2016.
Jakarta: Bank Indonesia.
Lampiran Peraturan Presiden. (2017). Lampiran Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) 2018. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Republika. (2013, 12 2). Republika. (Republika)
Dipetik 9 8, 2017, dari http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/12/01/mx4nm9-jalan-tol-trans-sumatera-dibangun-ini-manfaatnya
Republika. (2017, 11 1). Republika. (Republika)
Dipetik 11 1, 2017, dari
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/11/01/oyqcl9382-jk-instruksikan-percepat-perundingan-perdagangan-bebas
No comments
Terimakasih telah berkunjung, silakan tinggalkan komentar, ya>.<