Ini Upaya Pemerintah dalam Menurunkan Laju Ketimpangan Ekonomi

Akhir-akhir ini tentang usaha pemerintah untuk melakukan pemerataan nasional sedang booming dibahas diberbagai media. Bukan melulu di tingkatan nasional, di tingkat daerah pun pemerintah dituntut untuk menekan adanya ketimpangan ini. Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah salah satu lembaga puncak yang mengurusi tentang perencanaan pembangunan di Indonesia. Dan kita sebagai masyarakat pun harus turut serta mengawal upaya ini. Jangan jadi masyarakat yang hanya termakan dengan berita-berita hoax yang sangat meresahkan akhir-akhir ini.

Tapi sebelum saya bercerita lebih jauh, kita perlu samakan persepsi kita mengenai pengertian dari ketimpangan yang dimaksud. Ketimpangan ini sering juga disebut indeks gini atau koefisien gini. Ini  adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Misalnya, pada gambar peta di atas tersaji koefisien gini negara-negara di dunia yang dinotasikan lewat warna. Dari peta tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat Indonesia lebih merata dibanding Malaysia. Dengan kata lain, kesenjangan atau ketimpangan yang terjadi di Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia. Koefisien ini bermanfaa untuk mengukur keberhasilan pemerintah meski pun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, misalnya pendapatan perkapita. Indonesia lebih merata pendapatannya dibandingkan dengan Amerika, tapi pendapatan perkapita masyarakat di Amerika belum tentu juga lebih rendah daripada Indonesia.

Tulisan ini saya buat dengan referensi beberapa sumber. Harapannya akan menjadi dokumentasi perjalanan perjuangan pemerintah Indonesia dan sekaligus menjadi bahan bacaan magi mata kuliah Analisis Kebijakan Industri dan Pengantar Ekonomi.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menekan Kesenjangan

Berdasarkan pernyataan Kepala Bappenas seperti yang diberitakan di Kompas Cetak beberapa hari lalu, Pemerintah akan mempercepat laju penurunan ketimpangan. Hal ini antara lain dilakukan dengan cara menjalankan program- program yang fokus pada 40 persen penduduk termiskin. Di tahun sebelumnya, faktor perbaikan kelompok 40 persen penduduk kelas menengah sudah lebih baik. Jika 40 persen penduduk dengan perekonomian terendah berhasil diangkat, ketimpangan akan berkurang.

Baca juga: Pameran Ekonomi Kreatif Tandai Kebangkitan Ekonomi Kreatif di Lampung

Untuk tahun 2017 ini pemerintah telah mengalokasikan bantuan untuk 40 persen penduduk termiskin sebesar Rp. 124,5 triliun. Nggak tanggung-tanggung, bantuan itu diwujudkan dalam enam program.

Program pertama yang juga telah diaplikasikan oleh pemerintah sebelum-sebelumnya adalah beras untuk rakyat miskin uniknya Indonesia adalah meskipun negara ini dikenal sebagai negara agraris, kita selalu menjadi pengimpor beras. Dan rakyat miskin di perkotaan hingga pedesaan menerima bantuan beras yang dikenal sebagai Raskin. Untuk tahun ini alokasi Raskin senilai Rp. 22 triliun yang akan disebar kepada 15,5 juta rumah tangga di seluruh Indonesia.

Program kedua adalah Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp 21 triliun untuk 94,4 juta jiwa. Saya sangat miris ketika membaca satu postingan viral di media sosial tentang dokter yang menolak untuk mengobati salah satu pasien dengan alasan dia tidak mendukung BPJS dan pasien tersebut berobat dengan menggunakan BPJS. BPJS adalah salah satu bentuk program pemerintah dalam bidang jaminan kesehatan. BPJS adalah bentuk tolong menolong dan gotong royong dalam hal membantu saudara kita yang sakit. Bukan riba. Lagian kita nggak bermaksud mengambil keuntungan dari sana, tapi keringanan biaya pengobatan yang nyata sudah banyak sekali membantu masyarakat.

Program ketiga adalah bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar senilai Rp 8 triliun untuk 19,7 juta siswa. Meski sempat menuai kontroversi dan ada haters yang nggak tanggung-tanggung untuk membully program ini, nyatanya KIP sangat membantu siswa kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dengan adanya KIP banyak siswa bisa lulus wajib belajar 12 tahun. Dengan KIP juga mereka bisa mengakses bantuan-bantuan pendidikan lain seperti Beasiswa BIDIKMISI yang kuotanya sangat besar. Di Bandar Lampung sendiri Pemerintah Kota memberikan Beasiswa Bina Lingkungan atau akrab disebut Bilink bagi siswa kurang mampu hingga ke perguruan tinggi. Di kampus Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dimana saya mengajar, terdapat kuota 150 mahasiswa BIDIKMISI dan 150 Bilink.

Program keempat adalah Program Keluarga Harapan senilai Rp 11 triliun untuk 6 juta rumah tangga sasaran. Ini sebenarnya program yang sudah lama ada. Saya sendiri kurang begitu paham tentang program ini tapi terdapat fasilitator di setiap Kecamatan yang akan memastikan program ini berjalan dengan baik.

Program kelima adalah subsidi listrik Rp 40,5 triliun untuk sekitar 23 juta rumah tangga sasaran. Listrik adalah permasalahan yang tidak pernah usai. Masalah energi akan selalu ada selama makhluk hidup masih ada di dunia. Di Lampung, tingkat elektrifitas masih jauh dari kata tercukupi. Hingga kini pemerintah terus mendukung elektrifikasi nasional baik melalui PLN maupun penerapan energi terbarukan. Di ITERA akan segera dibangun pembangkit listrik tenaga surya atau juga kami sebut dengan solar farming yang harapannya listriknya juga bisa dijual ke PLN. Adapun program subsidi listrik ini harapannya akan tepat sasaran karena memang di lapangan banyak sekali masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak mendapatkan akses listrik karena ketidakmampuannya untuk membayar hingga dicabut listriknya.

Program terakhir yang jadi fokus pemerintah adalah subsidi elpiji 3 kilogram alias gas melon senilai Rp 22 triliun untuk sekitar 28 juta rumah tangga sasaran. Elpiji 3 kilogram ini awalnya memang diperuntukan bagi rumah tangga menengah hingga menengah ke bawah sebagai selosi ketiadaan minyak tanah. Tapi nyatanya gas elpiji melon ini banyak juga dikonsumsi untuk tujuan industri. Alasannya karena gas ini lebih murah dan simpel dalam penggunaannya. Tidak berat seperti gas 12 kilogram.

Dukungan Pemerintah Terhadap Usaha Rakyat

Di tahun 2018, rencananya anggaran untuk enam program bagi 40 persen warga miskin itu akan ditingkatkan alokasinya menjadi Rp 160-Rp 200 triliun. Dan nggak hanya itu, pemerintah juga senantiasa memperkuat pemberdayaan usaha rakyat baik yang mikro, kecil hingga menengah. Seperti telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, dukungan untuk usaha rakyat ini diwujudkan dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dengan adanya KUR ini, harapannya pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat karena adanya kemampuan mereka untuk berusaha sendiri. Tidak harus melulu bergantung pada bantuan pemerintah. Dengan demikian mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. KUR merupakan produk perbankan yang diberikan bagi UMKM dan koperasi yang memiliki prospek bisnis baik dan dinilai memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit.

Seperti diketahui, saat ini beberapa bank berkompetisi untuk mempromosikan produk KUR dengan bunga seringan-ringannya. Dengan demikian masyarakat menengah dapat mengakses pembiayaan ini bagi kebutuhan peningkatan produktivias usahanya.

Pada tahun 2016, realisasi penyaluran KUR Rp 94,4 triliun dari plafon Rp 100 triliun. Sementara tingkat kredit macetnya 0,37 persen. Sekitar 66 persen KUR mengalir ke sektor perdagangan dan 22 persen ke sektor produktif, yakni pertanian, perikanan, dan industri. Sisanya disalurkan ke sektor jasa.

Baca juga: Mengatasi Ketimpangan dengan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan

komitmen pemerintah untuk mempercepat laju penurunan ketimpangan telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018. Dokumen yang akan menjadi panduan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 tersebut mengusung tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Jika ketimpangan di daerah menurun, maka itu akan membantu menurunkan ketimpangan di tingkat nasional.